Islam Indonesia, Kembali ke Politik?

Dr. Alfan Alfian, MSiDr. Alfan Alfian, MSi

MELALUI artikelnya di majalah Prisma tahun 1984, Kuntowijoyo (2017:36) mencoba membagi perkembangan Islam di Indonesia menjadi tiga periode: zaman mitos, zaman ideologi, periode ide atau ilmu. Penjelasan sederhananya, bahwa, “Pada zaman mitos, umat memilik kepercayaan mistis-religius, sehingga dasar pengetahuan waktu itu menjadi mitos. Mitos Ratu Adil, misalnya, merupakan cita-cita pemberontakan akibat penjahajan dan kemiskinan dalam masa tersebut. Umat waktu itu menginginkan lahirnya suatu kerajaan utopia”.

Dengan membuat pembagian besar secara kasar ia berlangsung kira-kira sampai tahun 1900. Setelah periode itu, khasanah pengetahuan Islam dipahami sebagai formula normatif. Dari situ ia kemudian berkembang menjadi ideologi, lalu menjadi action. Periode ini disebut sebagai periode ideologi. Ia berlangsung – kira-kira – hingga 1965, tapi ini bukanlah batas waktu yang tegas.

Dijelaskan bahwa dalam masa ideologi itu, “Sarekat Islam sebagai contoh, mulai mengenal ideologi bagi persatuan kaum dagang. Tapi zaman tersebut sebetulnya memang zaman ideologi. Pada waktu itu muncul Komunisme. Begitu juga dengan Marhaenisme. Yang jadi kata kunci dalam zaman ideologi ini ialah negara, berbeda dengan zaman mitos yang mengenal kata kunci Ratu Adil. Setelah tercapainya kemerdekaan, demi ideologi masing-masing, diusahakanlah mobilisasi massa.”

Tentang gejala atau benih-benih Islam sebagai ilmu, dikaitkannya dengan perkembangan pasca-1965. Ketika ancaman ideologi tak terasakan lagi, Islam lebih ditampakkan sebagai ilmu (formula teoretis). Ia selanjutnya berkembang sebagai disiplin ilmu dan memiliki program aplikasi, misalnya ilmu sosial Islam. Ia memiliki program dan planning yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan nyata. Jika pada zaman ideologi, catat Kuntowijoyo, usaha yang terpenting ialah mobilisasi massa, dalam zaman ilmu usaha terpokok ialah memobilisasikan kesadaran masyarakat. Kuncinya bukan lagi negara, tetapi sistem (Kuntowijoyo, 2017 : 37-38).

Baca juga :   Lombok

Di era Reformasi pasca-Orde Baru, sistem politik berubah. Multipartai yang tidak sederhana, dengan begitu banyak jumlah partai politik, hadir. Pemilu nasional diberlangsungkan sejak 1999, kemudian, setidaknya hingga tulisan ini ditulis (2018), telah ada pemilu nasional pada 2004, 2009, dan 2014 – dan ingar bingar pemilu serentak 2019 pun sudah demikian terasa. Dalam konteks ini, periode Islam sebagai ilmu mundur ke belakang ke periode kepolitikan yang kontestatif. Populisme politik yang dikaitkan dengan (umat) Islam, lantas diukur oleh seberapa besar keberhasilan kontestasi politik para tokoh Islam, terutama di partai-partai politik Islam.

Menilik perkembangannya di atas, maka periode perkembangan Islam di Indonesia sebagaimana dipaparkan Kuntowijoyo di atas, perlu ditambahkan lagi, yakni periode demokrasi populis atau periode populisme politik. Ini terjadi pada pasca-Orde Baru. Era ini ditandai oleh variabel besarnya dukungan pemilih dalam kontestasi politik formal pemilu yang lebih demokratis ketimbang periode sebelumnya (Orde Baru).

Saya kira, apa yang diulas oleh Kuntowijoyo sebagai periode ide atau ilmu adalah semacam harapan, bahwa ketika tidak terlampau ada harapan di ranah politik, maka perkembangan Islam di Indonesia akan membelok ke periode ide dan ilmu. Hal tersebut mengemuka dengan asumsi bahwa Orde Baru akan terus bertahan dan stabilitas politik terus terjaga, tidak ada perubahan rezim secara signifikan. Karenanya, para sarjana Muslim akan berkonsentrasi menghasilkan ide dan ilmu.

Benar bahwa pada Era Orde Baru, buah pendidikan kalangan santri di lembaga-lembaga pendidikan umum telah menghasilkan, apa yang disebut Nurcholish Madjid sebagai “booming sarjana Muslim”, tetapi dari sisi Indonesia sebagai produsen ide dan ilmu di ranah Keislaman, masih serba terbatas. Kendatipun demikian, sumbangan ide dan gagasan di kalangan sarjana Islam Indonesia dewasa ini sudah jauh lebih baik. Periode ide dan ilmu yang “apolitis”, tampaknya tidak semenarik gegap gempita politik populis dewasa ini, ketika para politisi dapat menimbang setiap hadirnya tokoh (dari latar belakang apapun) dengan konteks dukungan, atau tepatnya prospek dukungan dalam logika kapitalisasi politik.

Kontestasi politik, seringkali mengganggu dari sisi pengembangan ide dan ilmu, karena semua diarahkan ke kepentingan pihak-pihak yang bersaing. Ideal-ideal demokrasi sering tidak tumbuh secara sehat, ketika kontestasi mengarah ke hal-hal yang bersifat “politisasi agama” atau, yang belakangan populer, “politisasi identitas” (bukan sekadar politik identitas). Rasa-rasanya, “politisasi identitas” itu ada di mana-mana, dengan ragam dan kadar yang berbeda-beda. (M Alfan Alfian, FISIP Universitas Nasional, Jakarta)

Baca juga :   Islam dan Kearifan Lokal




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan