Memiliki Manfaat Ekonomi yang Tinggi, Banten Akan Miliki Jembatan di Atas Laut 

Lokasi pemasangan tiang pancang pembangunan jembatan di atas laut yang menghubungkan Banten-DKI Jakarta.

Banten, harianpelita.co – Pemerintah Provinsi Banten tidak lama lagi akan memiliki jembatan pertama di atas laut, yang menghubungkan Banten-Jakarta. Lokasi jembatan tepatnya berada di atas Kali Perancis, yang menghubungkan wilayah Kecamatan Kosambi Desa Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten dengan Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, saat ini sedang dilakukan test pile terhadap perencanaan pembangunan jembatan sepanjang 1.400 meter yang menghubungkan antara DKI Jakarta dan Provinsi Banten tersebut.

Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten, Nurmutaqin mengatakan, pihak Pemkab Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan izin pembangunan jembatan yang berada di Pulau C (Jakarta) dan Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

“Izin yang sudah terbit adalah Izin Mendirikan Prasarana (IMP) dari DKI Jakarta, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kabupaten Tangerang dan persetujuan tidak keberatan pembangunan jembatan dari Pak Gubernur Banten,” kata Mutaqqin saat meninjau lokasi pembangunan jembatan di Pulau C, Kelurahan Taman Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (18/2/2019).

Ia menjelaskan, jembatan tersebut akan dibangun oleh pihak swasta. Namun setelah pembangunannya selesai, jembatan itu akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini sesuai dengan kewenangan di masing-masing wilayah.

“Jembatan ini dibangun oleh PT Kukuh Mandiri Lestari dan setelah selesai akan diserahkan ke pemerintah dan menjadi milik pemerintah. Nanti fungsinya bukan hanya milik PT Kukuh tapi juga masyarakat umum. Jalan ini menyambung dengan jalan provinsi Banten, atau yang disebut jalan cincin, dari Dadap terus sampai ke Tanara, Tirtayasa, Pontang, sampai Kawasan Kesultanan Banten,” jelasnya.

Ia menerangkan, selama proses pembangunan, pihaknya meyakini tidak akan mengganggu aktivitas warga yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan. Sebab menurutnya, sejauh ini warga bersama pengembang selalu berjalan bersama-sama.

Baca juga :   Kepala SDN Karang Mulya Digeruduk Wali Murid Atas Dugaan Penggelapan Uang Tabungan Siswa

“Proses pembangunan jembatan dan operasional jembatan tidak mengganggu aktivitas nelayan. Nelayan akan disiapkan alur pelayaran dengan cara pengerukan lumpur. Lokasi pembangunan jembatan tidak terdapat hutan mangrove dan tidak menggusur kawasan pemukiman warga. Dari segi ekonomi, masyarakat sangat diuntungkan terhadap pembangunan jembatan itu,” terangnya.

Sementara itu, Set Operasional Waskita, Hermanto menargetkan pembangunan jembatan selebar 21 meter itu akan dilaksanakan selama satu tahun. Sementara operasional ditargetkan pada tahun 2020.

“Target pembangunan setahun, beroperasi tahun 2020 Kita masih menunggu hasil test pile dulu. Di bagian atas kita gunakan kontruksi girder, yang di bawah stilbok, full casing, beton full ke bawah. Kalau biasanya borpel, karena pertimbangan tanah dan lain-lainnya kita gunakan stilbok,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementrian PUPR, Fahmi Aldiamar menambahkan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap kontur tanah dan kedalaman beton yang akan dibangun di atas air laut.

“Pada saat pelaksanaan nanti diuji juga apakah tercapai atau tidak. Dari segi quality control sudah sesuai apa belum, tinggal kita cek yang di dalam laut karena faktor ketidakpastiannya lebih tinggi. Kedalaman lumpur dan segala macamnya sedang disiapkan sekarang. Kalau sudah selesai nanti kita lihat hasil pengujiannya apakah sesuai perencanaan atau tidak,” pungkasnya, seraya menyebutkan desain file jembatan tersebut akan bertahan selama kurang lebih 100 tahun. (Roy)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan