Setjen DPR Sarankan DPRD Kota Yogyakarta Atur Ulang Tata Tertib

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI Budi Jatnika (kiri) memberikan cinderamata kepada Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Yogyakarta Foto : Arief/mrPelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI Budi Jatnika (kiri) memberikan cinderamata kepada Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Yogyakarta Foto : Arief/mr

Jakarta, Harianpelita.co – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Setjen dan BK DPR RI Budi Jatnika menyarankan kepada anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Yogyakarta untuk dapat mengatur besarnya peran dan kewenangan pimpinan DPRD dan anggota DPRD melalui perubahan tata tertib. Mengingat tata tertib merupakan pedoman bagi DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Di dalam tata tertib itu semua harus detail pimpinan dewan bisa apa. Jadi mereka harus melihat lagi, di sana mengaturnya seperti apa. Kalau Pimpinan DPRD itu fungsi dan perannya kecil, harus diperkuat di tata tertib. Kita sarankan ya diperkuat,” katanya usai menerima konsultasi Bamus DPRD Kota Yogyakarta terkait peran dan fungsi Bamus secara praktek dan teoritik di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4/2019) lalu.

Budi melanjutkan, di DPR RI sendiri sudah banyak dilakukan penguatan-penguatan terhadap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga penguatan kepada anggota DPR RI. Meskipun secara fungsi DPR RI dan DPRD memiliki kesamaan, diantaranya fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, namun di DPR RI terdapat fungsi tambahan yaitu fungsi representatif. Fungsi itu dijalankan untuk mengunjungi daerah pemilihan. Begitu pun dengan fungsi diplomasi parlemen, untuk membantu pemerintah berdiplomasi ke luar negeri.

Budi mengakui peran Bamus DPR RI dengan DPRD cukup banyak perbedaan, dimana DPR RI sendiri peran Bamus lebih rigid dan lebih banyak tugasnya. Sementara menurut Budi, peran Bamus DPRD jika tidak terjadi kuorum, maka tidak ada jalan keluar lain selain mengikuti aturan Bamus untuk dibahas di dalam Paripurna.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Yogyakarta Koko Sujanarko berharap dengan adanya kunjungan konsultasi ke Setjen DPR RI ini dapat memberikan masukan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dirinya juga menyarankan kepada anggota Bamus DPRD Kota Yogyakarta agar masukan positif dan baik dapat diatur dalam regulasi yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. (Setjen DPR)

Baca juga :   Dua Raperda Menunggu Persetujuan DPRD




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan