Bawaslu Garut: Mekanisme Penyampaian Keberatan Diatur dalam PKPU 4 Tahun 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Garut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 berlangsung di Gedung Intan Balarea –Tarong Kidul - Garut,selama tiga hari sejak Selasa (31/04/2019) lalu.

Garut, harianpelita.co – Menyusul adanya pengaduan dari para petinggi partai politik yang ada di Kabupaten Garut dengan mengajukan surat permohonan untuk membuka C1 plano rapat pleno tingkat Kabupaten Garut, dengan alasan banyaknya data yang tidak sesuai.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut menegaskan dalam hal penyelenggaraan pemilu, terdapat mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkait mekanisme proses rekapitulasi perolehan suara sudah secara jelas dan eksplisit dijelaskan dalam PKPU 4 Tahun 2019.

“Bawaslu Kabupaten Garut tidak memiliki kewenangan untuk tiba-tiba merekomendasikan hal itu tanpa dasar yang jelas. Karenanya, apabila ada dugaan selisih perbedaan pada perolehan suara, silahkan dikemukakan keberatannya dalam rapat pleno terbuka,” ujar Ipa Hasfiah, saat ditemui di Gedung Intan Balarea Kabupaten Garut, Rabu (1/05/2019).

Menurut Ipa, Bawaslu Garut sudah sangat kooperatif dalam memfasilitasi para saksi apabila ada selisih perbedaan penghitungan suara. Bahkan, pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Leles, saksi dari Partai Golkar mengajukan keberatan karena menduga terdapat selisih perbedaan perolehan suara di 2 TPS pada 2 Desa, yaitu Desa Cangkuang dan Desa Ciburial.

“Pada kesempatan itu, Bawaslu Garut mengeluarkan salinan formulir model C-1 yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Leles serta merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Garut untuk membuka Kotak yang berisi model DAA-1 agar seluruh data tersebut dapat disandingkan dengan salinan formulir model C-1 yang dibawa oleh saksi tersebut. Disamping itu Bawaslu Garut pun mengidentifikasi lebih lanjut keberatan tersebut dengan mengecek data Foto C-1 Plano yang telah difoto oleh Pengawas TPS terkait. Setelah data-data tersebut disandingkan dan diidentifikasi lebih lanjut, ternyata clear dan tidak terdapat masalah,” ucapnya.

Ipa menjelaskan, mekanisme penyampaian keberatan terdapat dalam PKPU No 4 Tahun 2019 Pasal 52. Yang mana (1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :   Minim Fasilitas Komputer, 38 Sekolah Laksanakan UNBK dalam Tiga Shif

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.

(5) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

(7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.

(8) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.

(9) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota. (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU.

(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada Saksi,Bawaslu Kabupaten/Kota,pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.

Baca juga :   Bupati Tegal Launching Pantai Larangan

“Kami sudah sangat terbuka bagi siapapun dan/atau pihak manapun apabila ada dugaan pelanggaran pemilu dalam setiap tahapannya untuk dapat segera melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Garut atau Pengawas Pemilihan Umum pada setiap tahapannya,” tegas Ipa. (yoes)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan