Revitalisasi Pasar Leles Rugikan Negara Hingga 800 Juta Lebih

Grand desain Pasar Leles Garut yang mangkrak.

Garut, harianpelita.co – Bupati Garut Rudy Gunawan mengakui sangat kecewa atas sejumlah pekerjaan proyek pembangunan yang mangkrak dan tidak diselesaikan secara tuntas pada alhir tahun 2018 yang lalu.

Akibat mangkraknya proyek itu, negara telah dirugikan lebih Rp.1,8 milyar yang harus dikembalikan oleh Pemkab Garut ke kas negara. Menurut Bupati Rudy, salah satu kerugian negara yang harus dikembalikan yakni revitalisasi pembangunan Pasar Leles sebesar Rp 800 juta lebih. Dimana pembangunan tersebut yang dianggarkan melalui APBD setempat tahap pertama sebesar Rp 16 milyar dari total Rp 26 milyar yang tidak diselesaikan oleh pihak pengembang.

Rudy menyebutkan, dari laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan fisik di lapangan telah menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut sebesar Rp 1,8 miliar pada tahun anggaran 2018.

“Ada 30 paket proyek tahun anggaran 2018 yang ditemukan oleh BPK RI disejumlah dinas tercatat kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas negara mencapai Rp 1,8 milyar. Salah satunya pembangunan Pasar Leles,” kata Rudy bernada geram, Selasa (11/6/2019).

Dirinya menuturkan, kerugian uang negara yang harus dikembalikan yang besar itu proyek revitalisasi Pasar Leles. Dimana pembangunan tersebut tidak dituntaskan oleh pemborongnya sehingga pemborong harus mengembalikan uang proyek yang dibiayai oleh APBD Garut. Selain itu, dari catatan laporan hasil audit pemeriksaan BPK RI ada seluruh proyek pembangunan di Kabupaten Garut tahun anggaran 2018 terdapat beberapa kerugian negara yang secara aturan harus dikembalikan kepada kas negara.

“hasil kajian BPK dari nilai proyek Rp26 miliar ada dana yang harus dikembalikan kepada kas negara sebesar Rp.670 juta berikut dengan denda yang harus diganti oleh pemborong sebesar Rp. 800 juta lebih,” tuturnya.

Baca juga :   Investor Asal Korea Selatan Berencana Kelola Sampah di Garut

Sehingga, sesuai aturan kerugian negara harus dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan dalam batas waktu tertentu, maka pihak pelaksana dalam proyek tersebut akan dilanjutkan pada hukum pidana. “Setelah waktu 60 hari tidak bayar, maka bisa dipidana,” katanya.

Kekecewaan Buoati Rudy atas mangkrak dan buruknya sejumlah proyek pembangunan lainnya di Kabupaten Garut juga disampaikan yakni hampir sebagian besar pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dinilai semuanya gagal. “Puskesmas itu (pembangunannya) gak benar, 100 persen puskesmas itu gak benar,” tuding Bupati.

Dia menyampaikan setelah turun langsung kelapangan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi bangunan Puskesmas tidak sesuai dengan harapan seperti kualitas pintu yang buruk. “Masa pintunya saja pakai papan. Saya ke Pameungpeuk dan keliling hampir semua puskesmas gak benar, katanya.

Atas hasil kajian dilapangan buruknya pembangunan Puskesmas itu, akan menjadi kajian Pemkab Garut agar ke depan penggunaan anggaran dan hasil seluruh proyek dapat berjalan sesuai ketentuan. “Buruknya proyek pembangunan di Garut karena dampaknya rencana pembangunan menjadi terlambat tidak secepatnya dinikmati masyarakat. Gak tahu kenapa ya, kinerja ini menurun,” sesal Bupati.

Sementara, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriadi menegaskan, banyaknya temuan hasil audit pemeriksaa BPK RI pada tahun angaran 2018 akibat lemahnya pengawasan Bupati Garut, DPRD maupun Tim TP4D.

Menurut Dudy, lemahnya peawasa tersebut banyak proyek pembanunan infrastruktur yang mangkrak bakan kwalitas pekerjaan yang buruk tidak spesifikasi maupun aturan. “Seharusnya Bupati Garut tidak harus kecewa bahkan berang, karena hal itu akibat lemahnya pengawasan dirinya sebagai pemegang kebijakan terhadap bawahannya,” cetusnya.

Salah satunya, proyek revitalisasi pasar yang ada di Kabupaten yang dibiayai APBD Garut itu rawan penyalahgunaan, baik dari mulai proses lelang maupun pekerjaannya. “Proyek revitalisasi Pasar Leles yang mangkrak itu sudah jelas bisa dipidanakan yang telah ditemukan kerugian negara oleh hasil audit pemeriksaan BPK RI. Bahkan, hampir sejumlah pejabat terkait sudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum beberapa waktu yang lalu atas prpoyek pasar Leles, Tinggal yang kita cermati apaka aparat penegak hukum serius gak penyelidikan kasu pasar leles itu ke meja hijau,” pungkas Dudi (Yoes)

Baca juga :   Kak Seto Datangi Pelaku Bocah SD




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan