Wakil Perempuan di Parlemen Masih Memprihatinkan

Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi istri, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas saat menyampaikan wejangan kepada para peserta diskusi bertajuk “Quo Vadis Perempuan Parlemen: Jalan Simpang Afirmasi", di Jakarta (15/6).

Usai sudah perhelatan pesta demokrasi pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota Legislatif (Pileg). Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei lalu telah mengumumkan Presiden beserta wakilnya terpilih dan para wakil rakyat yang lolos ke kursi parlemen.

Sembari menunggu hasil resmi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6-9 Agustus 2019, Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) dan Majelis Perempuan Indonesia (MPI) serta didukung oleh Perludem menggelar diskusi halal bihalal dan diskusi Pemilu 2019 bertajuk “Quo Vadis Perempuan Parlemen: Jalan Simpang Afirmasi”, bertempat di kediaman Ketua Presidium KPP-RI GKR Hemas, Menteng, Jakarta Pusat (15/6).

Turut hadir sejumlah politikus perempuan yang di pileg kemarin mendaftar sebagai caleg di beberapa daerah pemilihan (Dapil), politikus PPP Lena Maryana Mukti, anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Ketua KPPRI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas beserta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X selaku tuan rumah dan anggota Majelis Perempuan Indonesia (MPI).

Tiga narasumber hadir mengisi diskusi: Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Dr. Sri Budi Eko Wardhani; Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dan Titi Anggraini, SH, MH dengan moderator Luluk Nur Hamidah, M.Si, MPA.

Dalam sambutannya, GKR Hemas mengatakan, jumlah anggota DPR dan DPD dibanding Pemilu sebelumnya meningkat, hal itu dikarenakan faktor kepercayaan masyarakat kepada kaum perempuan untuk duduk di kursi Parlemen cukup besar. Namun, semua itu masih terkendala dengan dana yang harus disiapkan para caleg cukup besar. Selain itu, berharap komitmen dari partai politik (parpol) untuk memperjuangkan wakil perempuan duduk di kursi parlemen.

“Kami berharap, setiap parpol untuk tetap menempatkan 30 persen wakil perempuannya di parlemen,” tutur Ratu Hemas. Walau begitu, sudah banyak kaum perempuan yang duduk sebagai ketua di beberapa komisi DPR yang tentunya bukan hanya mewakili kaum perempuan saja, tetapi semua masyarakat Indonesia.

Baca juga :   BNPT: Lapas Khusus Napiter Agar Deradikalisasi Fokus

Sri Budi Eko Wardani mengatakan, sebagian partai politik masih menganut sistem afirmatif atau kebijakan yang mengistimewakan kelompok tertentu, dalam hal ini kaum laki-laki.

“Regulasi kita masih mengedepankan afirmatif action sebagai syarat administrasi pemilu. Jadi selama pelaksanaan empat kali Pemilu tidak berubah. Perilaku parpol terhadap afirmatif action belum logis, belum sebagai alat untuk memperbaiki ketimpangan representasi perempuan,” tuturnya.

Sri Budi menilai perlu ada kebijakan yang kuat untuk mendobrak perilaku afirmatif ini. Menurutnya, perlu ada undang-undang yang mengatur keberadaan perempuan di struktur kelembagaan politik.

“Harus ada instrumen lain yang memperkuat kaderisasi perempuan dan laki-laki dalam partai. Menurut saya undang-undang harus perlu untuk perkuat afirmasi kita,” imbuhnya. .

Hal senada disampaikan Hetiah Sjaifudian yang merupakan Politikus Partai Golkar mengatakan keterwakilan perempuan yang masih sangat rendah itu terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan, kata dia, sampai saat ini keterlibatan perempuan di unsur pimpinan parlemen kurang dari sembilan persen.

“Secara sekilas, kita tidak punya pimpinan perempuan di DPR. Sejarah menarik, dari 90 pimpinan alat kelengkapan dewan saat ini, hanya delapan perempuan yang menempatinya, jadi kurang dari sembilan persennya,” kata Hetifah.

Tak hanya di kursi pimpinan, Hetifah mengatakan keterwakilan perempuan di tubuh DPR sendiri masih sangatlah kurang. Karena itu, partainya terus mendorong keterlibatan perempuan di DPR.

“Keanggotaan juga masih belum merata, jadi target kami di Partai Golkar, agar di dalam proses penetapan anggota di dalam komisi, selain aspek lain masalah kesetaraan dan afirmasi gender masuk, juga supaya di setiap komisi agar terisi (perempuan), dan itu sudah disetujui di ketua fraksi sekarang, belum tahu untuk tahun yang akan datang,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini merekomendasikan perlunya ada database untuk mengelola data siapa saja anggota legislatif perempuan. Dia juga menyarankan jika perempuan ingin menjadi salah satu pimpinan di parlemen perlu memetakan perolehan suara sebelum pelaksanaan pileg.

Baca juga :   PWI Minta Dewan Pers Verifikasi Ulang Anggota Organisasi Wartawan

“Jadi rekomendasi saya, kita harus buat database caleg perempuan dari DPR, DPD, DPRD kabupaten kota, dan provinsi, termasuk hitung pergantian antar waktu (PAW). Jika ingin jadi pimpinan, bisa kita petakan perolehan suara, dan bagsimana posisi mereka di partai,” paparnya.

Turut menyampaikan wejangan, Sri Sultan HB X berpesan kepada para caleg perempuan yang lolos supaya dapat menjadi legislator yang baik di DPR RI, DPD maupun DPRD. Sultan meminta para politikus perempuan ini bisa bekerja dengan benar sesuai aturan negara.

“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya ibu-ibu semua, saya hanya punya harapan, Ibu-ibu bagaimana tetap pada kemampuan untuk belajar, karena kita duduk di jabatan apapun, belum tentu punya pengalaman, bagi yang baru,” tutur Sultan.

Sultan juga mengingatkan akan tantangan besar yang kemungkinan akan dihadapi oleh para caleg perempuan. Dia berharap tidak ada perilaku yang menyimpang jika nanti sudah ditetapkan sebagai anggota legislatif.

“Saya punya harapan pada Ibu-ibu, bagaimana ibu bisa dalam kebersamaan, sesama wanita jangan saling menjatuhkan. Kalau ada teman yang menonjol baik itu dalam satu partai, jangan ibu sendiri yang menjatuhkannya juga,” imbuhnya.

Dia juga berpesan agar para caleg perempuan ini bersikap seperti layaknya orang profesional bekerja dan mengabdi untuk negara. Dia meminta agar para caleg perempuan ini tidak berperilaku sebagai Ibu rumah tangga jika sudah berada di lingkungan kantor dan kala bertugas kenegaraan.

“Jadi, kalau ibu jalankan tugas kenegaraan di kantor, jangan bersikap sebagai ibu rumahtangga, sehingga Ibu-ibu bisa fokus bekerja, dan menjalankan amanah dari masyarakat yang telah memilih Ibu-ibu. Dan terakhir, harapan saya semoga ibu-ibu sekalian sukses semuanya,” pungkas Sultan. (dwa)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan