Partai Golkar Solid di Legislatif dan Eksekutif

:Politisi partai Golkar, Rizal Mallarangeng (kedua kiri) menyampaikan pandangannya pada Talkshow Akhir Pekan Terhangat ”Polemik Trijaya Network” bertajuk ”Golkar di Periode Kedua Jokowi” di D’ Consulate Cafe & Lounge, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/7).

Partai Golkar di dua periode terakhir Pileg dan Pilpres terlihat solid. Hal tersebut dikemukakan Rizal Mallarangeng saat hadir sebagai salah satu pembicara pada Talkshow Akhir Pekan Terhangat ”Polemik Trijaya Network” bertajuk ”Golkar di Periode Kedua Jokowi” bertempat di D’ Consulate Cafe & Lounge, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (13/7),

Khusus di Pileg dan Pilpres 2019 lalu, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Partai Golkar tetap solid untuk mendukung pemerintahan Jokowi-K.H Ma’ruf Amin periode 2019-2024. “Kami solid dibawah kepemimpinan pak Airlangga dalam mendukung pak Jokowi. Insya Allah kedepan pemerintahan Kabinet Kerja jilid II lebih sukses lagi,” kata Rizal.

Rizal Mallarangeng yang menjabat sebagai Kordinator Penggalangan Khusus (Korbid Galsus) DPP Golkar mengatakan, Partai Golkar memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pengaruh-pengaruh politiknya dalam pemerintahan walaupun sering diterpa isu-isu yang memojokkan Partai Golkar.

“Golkar juga memiliki networking yang luas dalam demokrasi. Kita ingin membantu pak Jokowi sebesar-besarnya, mewujudkan cita-cita beliau untuk memajukan infrastruktur, pendidikan, merevitalisasi ekonomi, yang membuat anak-anak Indonesia lebih cerdas dari politik,” ucap Rizal.

Menurut Rizal, pada tingkat pemerintahan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, akan terus mendukung secara penuh pemerintahan. Partai Golkar di berbagai daerah akan memuluskan rencana pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Namun demikian, dalam susunan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin nanti, partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi sebagai pemegang hak Prerogatif. “Kalau soal menteri itu wilayah pak Presiden, dalam konstitusi sudah diatur seperti itu. Percayakan beliau memilih yang terbaik, kita siap membantu dengan sepenuh hati. Kalau pun ada pasti itu wilayah ketua umum yang memilih nama-nama dari partai,” sambung Rizal.

“Membantu pemerintah tidak harus menjadi menteri dan dalam kekuasaan. Golkar siap, atas bawah, kiri kanan, mau muda atau politisi senior. Karena membangun Indonesia tidak hanya jadi Menteri,” tuturnya.

Mengenai hubungan dengan Presiden Jokowi, Rizal menyebut hubungan Golkar dengan orang nomor satu di Indonesia itu sangat baik. Terbukti saat Golkar mampu membantu menyukseskan Jokowi untuk kedua kalinya sebagai Presiden RI.

“Hubungan dengan pak Jokowi kita lakukan dengan solid, baik dalam pemilu maupun pemerintahan. Pak Airlangga sangat senang, kita semua senang. Kita sangat bangga karena Golkar ikut membantu suksesnya pak Jokowi. Insya Allah ke depan lebih sukses lagi,” tandasnya.

Baca juga :   Kontestasi Populis

Sementara itu terkait Munas Golkar ke depan, Rizal optimistis Airlangga Hertanto akan terpilih kembali dan akan melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. Ia menilai Airlangga adalah sosok pemimpin yang mampu membantu Presiden Jokowi membangun Indonesia.

“Airlangga adalah pimpinan yang tepat sebagai kapten kapal besar, partai Golkar, baik dalam jangka pendek maupun menyongsong lima tahun ke depan membantu suksesnya pak Jokowi serta membantu partai Golkar untuk bersiap-siap menghadapi lima tahun ke depan,” tambahnya.

Soal pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto, tentu demi bangsa dan negara kita harus siap kompromi, harus ada yang memimpin, mengontrol dan keseimbangan chek and balances itu sangat penting. “Sepi ing pamrih rame ing gawe. Partai Golkar bekerja untuk Indonesia,” ucap Rizal.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan, Partai Golkar pada periode pemerintahan Jokowi menjadi penengah diantara kekuatan-kekuatan partai lain pendukung pemerintahan dan Golkar banyak di untungkan dalam periode tersebut. “Golkar menang banyak,” kata Burhanudin Muhtadi.

Sejak Airlangga membawa Ketua-ketua DPD Golkar ke Istana Bogor, dan bagi peserta yang hadir, jelas arah kemana restu Jokowi berlabuh dalam Munas Golkar mendatang. “Itu terlihat dari sinyal-sinyal gesture Jokowi sendiri. Dan ditambah pernyataan dia yang lain,” imbuhnya.

Soal pertemuan Jokowi-Prabowo pada hari ini, ia mengatakan, sepertinya pintu koalisi Prabowo dengan pemerintahan Jokowi mulai terbuka. “Saya tidak ingin mengatakan kualitasnya sudah fix, tetapi setidaknya pertemuan tersebut memberikan sinyal yang sangat terang, baik pada elit, maupun pada massa, bahwa pembicaraan yang selama ini tidak akan ada pertemuan di belakang layar itu mulai menemukan titik temu,” terangnya.

Ia menjelaskan, ruang demokrasi sangat luas, tidak semata-mata akomodasi dan kebebasan tokoh. Tapi, ciri kabinet koalisi dan tingkat parlemen, termasuk juga jabatan- jabatan publik lainnya, yang tidak harus disempitkan pengertiannya melalui akomodasi menteri sampai pada tingkat ruang pertemuan tadi.

Selain itu, di atas segalanya adalah rekonsiliasi di tingkat massa pendukung 01 dan 02 itu perlu di galang cepatnya dan pertemuan Jokowi dan Prabowo adalah untuk membantu mempercepat proses penyembuhan pasca kompetisi pemilih yang demikian panjang. Pertemuan kedua tokoh diharapkan menurunkan tensi ketegangannya yang sudah sekian lama terjadi.

Baca juga :   Bawaslu Akan Evaluasi Pelanggaran Etika Debat Capres

“Jangan lupa, demokrasi tidak ditunjukkan oleh yang menang, konsolidasi demokrasi tidak ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilu tetapi justru ditentukan oleh siapa yang kalah,” ujarnya.

Jadi, lanjutnya, pertemuan Jokowi dan Prabowo itu setidaknya meyakinkan kepada publik bahwa Prabowo meskipun kalah, dia masih percaya jadi tidak memikirkan imajinasi demokras, ini berbeda dengan negara lain dalam Pemilu itu umumnya tidak percaya terhadap demokrasi bahwa politik itu urusan permainan politik belaka, maka tunggu 5 tahun lagi.

Pakar Tata Negara, Prof Juanda, menyampaikan, Partai Golkar adalah aset negara, mereka adalah ahli di bidang politik dan pemerintahan, sehingga memang Presiden Jokowi sebenarnya membutuhkan ini, baik eksternal maupun internal.

Ketika periode pertama pemerintahan Jokowi, peranan Golkar cukup signifikan dalam pemerintahan, dimana label Golkar sebagai ahli di bidang politik pemerintahan tidak tegak lurus dengan persoalan.

“Saya belum melihat bagaimana Golkar periode pertama itu menjadi sebuah partai yang memang menginisiasi secara produktif untuk mengkaji persoalan undang-undang. Seharusnya di masa lalu itu di program pertama, Golkar memainkan perannya untuk di bidang legislasi,” jelas Prof Juanda.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, diharapkan Golkar dapat menginisiasi persoalan perubahan terhadap amandemen UUD 1945 dan Undang-undang zaman Belanda, dimana hal ini belum dilakukan tokoh-tokoh yang ada di Golkar.

“Golkar semestinya tidak hanya membeo, namun produktif, inovatif dan responsif, artinya tetap pada fungsinya sebagai partai politik yang merespon kepentingan rakyat ini saya kira kalau itu dilakukan di luar saya yakin kader Golkar bisa jadi Presiden,” pungkas Juanda.

Pakar Komunikasi Politik, Lely Arrianie mengatakan, apa yang dilakukan Partai Golkar pasca kejatuhan Soeharto itu ada dua polarisasi, yakni yang satu ingin Golkar bubar yang satu ingin Golkar reformasi.

“Hal yang luar biasa dari Partai Golkar adalah sosialisasi politiknya dalam mendayung di pemerintahan, yang bermain cantik sekali. Sulit menyaingi permainan Golkar yang matang,” tutur Lely. Dia menjelaskan kedekatan Jokowi dan Airlangga Hartanto yang terjalin erat ketika kepemimpinan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. (dwa)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan