JCW Laporkan Wali Kota Jaksel ke Kejaksaan Agung dan Polda Metro Soal Bangunan

Jakarta, HarianPelita.co

Jakarta Corruption Watch (JCW) melaporkan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan ke Kejaksaan Agung dan Polda Metro.

Laporan bernomor 2081/Pngk Hk/LSM JCW/XI/2019 itu, menurut Koordinator JCW Manat Gultom dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.(16/11/2019) menegaskan, bahwa  pelaporan lembaganya kepada dua lembaga negara terkait adanya pembiaran melawan hukum dan dugaan korupsi bersifat terselubung dengan bentuk korupsi yang bersifat ganda.

Menurut Manat Gultom, selaku Kepala Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak perlu takut terhadap oknum yang terduga membekingi pendirian penyelenggaraan bangunan gedung berupa hotel melanggar Ketinggian Bangunan (KB) disertai pelanggaran zonasi peruntukan.

Bangunan dimaksud pelnggaran KB dan zonasi peruntukan itu adalah bangunan berupa Hotel di Jalan Darmawangsa XI/58 Kelurahan Pulo Kebayoran Baru.

“Bangunan mengantongi peruntukan IMB rumah tinggal untuk empat lapis. Tetapi dibangun menjadi hotel berlapis tujuh,” kata Manat.

Tindakan sanksi hukum penertiban pembongkaran tanggal 30 Juli 2019 jelas mengundang tanya. Hasilnya tak sesuai penerapan Pergub DKI Jakarta No128/2012.

Pembongkaran pun dilakukan pihak Satpol PP hanya pembongkaran kecil alias pembongkaran secara kompromistis.

Tragisnya, kata Manat, pihak Wali Kota selaku Ketua Satuan Tugas Penertiban Bangunan terhadap pelanggaran bangunan berupa hotel itu kembali tindakan penyegelan secara Segel mati.

Tetapi, kegiatan pembangunan tetap berjalan. Bahkan saat ini Segel mati telah dicabut.

Sedangkan pengaduan kepada Kapolda Metro Jaya yakni pemangilan dalam rangka pemeriksaan Wali Kota tidak taat dan tunduk melaksanakan Undang-undang seperti UU No 23  Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beririsan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta merta norma hukum turunanya, Perda Provinsi DKI Jakarta No7 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Pergub DKI No128/2012 Dipengenaan Sanksi Hukum Penerban Pembongkaran Bangunan Melanggar IMB dan Zonasi Peruntukan.

Baca juga :   Terlibat Kasus e-KTP Markus Nari Ditangkap KPK

“Pengaduan ini tidak selesai hanya kepada dua institusi negara bidang hukum tersebut. Akan dilaporkan kepada lembaga tinggi negara seperti Menkopolhukam apabila Jagung dan Kapolda tak konsistensi pengusutan hukumnya,” tegas Manat. (Redaksi/esa)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan