DPRD Kotim Setujui Revisi Nota Kesepakatan Bersama Multiyears 2017-2020

Dari kanan Sekwan DPRD Kotim Ir Bima, Jhon Krisli SE M.Si Ketua DPRD Kotim periode 2014-2019, H Supriadi MT.S.Sos Wakil Ketua DPRD Kotim periode 2014-2019 dan Parimus SE Wakil Ketua DPRD Kotim periode 2014-2019. (foto RAG)

Sampit, HarianPelita.co – Karena diberitakan sebelumnya tidak ada pembahasan anggaran proyek multiyears pembangunan fasilitas Gedung Ekspo di Jalan Tjilik Riwut Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalteng.

Maka Muhammad Taher, Kabid Perdagangan di Dinas perdagangan dan Perindustrian Kotim, memperlihatkan sejumlah dokumen persetujuan sejumlah proyek multyears di Kotim tahun 2017-2020 yang ditanda tangani tiga unsur pimpinan DPRD Kotim periode 2014-2019.

Yakni Jhon Krisli SE MSi sebagai Ketua DPRD Kotim, H.Supriadi MT.S.Sos sebagai Wakil Ketua DPRD Kotim dan Parimus SE sebagai Wakil Ketua DPRD Kotim dengan Bupati setempat H Supian Hadi S.Ikom,

dengan 12 item proyek tahun jamak yang juga mengganggarkan proyek multiyears peningkatan gedung fasilitas ekspo tersebut, yang dalam berita acaranya Jumat tanggal 17 November 2017.

Termasuk dokumen persetujuan terhadap revisi nota kesepakatan bersama multiyears tahun 2017-2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Kotim periode 2014-2019 Jhon Krisli SE M, Si dan ditetapkan di Sampit tanggal 17 November 2017 dengan 13 item proyek tahun jamak. Diantaranya pengembangan fasilitas ekspo di lokasi eks THR jalan Tjilik Riwut Sampit dengan jumlah anggaran sebesar Rp35 miliar.

Yang jadi pertanyaan publik, kenapa proyek multiyears itu dikerjakan di penghujung tahun 2019 dengan progres kemajuan pembangunannya berkisar sepuluh persen yang realisasi nilai proyeknya Rp31, 8 miliar. Dikerjakan sejak 10 September 2019 sampai 10 November 2020 atau 420 hari.

Pertanyaannya pula, kenapa DPRD Kotim sebagai refresentasi wakil rakyat menyetujui sejumlah proyek multiyears dengan nilai yang cukup fantastis itu?

Sehingga akhirnya, Kotim mengalami kesulitan angaran tahun 2020 salahsatunya, jatuh temponya pembayaran proyek tahun jamak di Kotim tahun depan.

Akibatnya, banyak proyek yang semestinya dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat ada yang dipangkas.

Baca juga :   Parpol di DPRD Kotim Harus Berkoalisi Usung Jagonya di Pilbup 2020

Di antaranya, pembayaran gaji ASN dan tenaga kontrak hanya dianggarkan sampai bulan ke 12.

Sedangkan gaji ke 13 dan 14 dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2020. Sehingga para ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Kotim akan mengencangkan ikat pinggangnya pada Hari Raya tahun depan yang diperkirakan bulan Juli 2020.

Pertanyaan mendasar, mengapa adanyai sejumlah proyek multiyears yang skala prioritasnya bisa ditunda juga dimasukkan

dalam proyek multiyears tersebut?

Apakah ada sinyalemen praktik mafia anggaran atau disinyalir bermain mata, antara oknum eksekutif dan oknum legislatif?

Yang jelas,rakyat memberikan amanah kepada kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan pembangunan daerah. (Ruslan Abdul Gani)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan