Ilham Bintang Kritisi Pemerintah Data Boleh Disimpan di Luar Negeri

Jakarta, HarianPelita.co

Wartawan senior dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengkritik aturan pemerintah yang membolehkan data warga Indonesia untuk ditransfer dan disimpan di luar negeri.

Ilham sendiri menjadi korban pembobolan rekening bank setelah pelaku mendapatkan data dirinya dari Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data itu dijual oleh seorang pegawai bank ke kelompok pembobol rekening bank.

Menurut Ilham, hasil penelusurannya menyimpulkan sistem perlindungan dalam industri telekomunikasi digital dan industri perrbankan sangat lemah.

“Kasus saya dan ribuan kasus lainnya telah membuktikannya,” kata Ilham seperti dikutip dari laman Facebook-nya pada Kamis (6 Februari 2020).

Lemahnya perlindungan itu, kata Ilham, membuat 171 juta pengguna internet dan puluhan juta nasabah perbankan di Indonesia rentan menjadi korban. Kondisi ini, kata Ilham, diperparah pula oleh lemahnya berbagai peraturan pemerintah. Menurutnya, Negara seperti tidak hadir.

“Anda bayangkan, 10 Oktober 2019 Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ( PP PSTE). Isi pasal 21 ayat 1 PP itu membolehkan provider menyimpan database transaksi elektronik di luar Indonesia,” tegas Ilham.

Padahal, tambah Ilham, pada 16 Agustus 2019 sewaktu pidato di Parlemen, Presiden Jokowi menegaskan database itu harus mendapat perlindungan extra ketat. Itu aset bangsa, semacam the new oil, yang menyangkut kedaulatan bangsa.

“Apa yang menyebabkan Presiden menandatangani PP 71/2019 yang menentang sendiri tekadnya melindungi seluruh rakyat Indonesia, Wallahualam,” sebut Ilham.

Empat hari setelah meneken PP Nomor 71 Tahun 2019, kata Ilham,  Presiden Jokowi berpidato pada Peluncuran Palapa Ring. Isinya Presiden mengulang pidato 16 Agustus yang tekadnya yang kuat dan bulat untuk melindungi darabase seluruh masyarakat.

Baca juga :   JK Terima Buku dari Jokowi Akhir Jabatan

“Tetapi hukum yang mengikat adalah yang tertulis, seperti PP 71/2019. Itulah yang akan menjadi dasar berpijak selama belum ada penggantinya,” tambah Ilham lagi.

Presiden Joko Widodo memang telah menandatangani Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi untuk dibahas di DPR RI. Namun, kata Ilham, proses pembahasan RUU di Parlemen butuh waktu lama sebelum disahkan menjadi UU.

Mengutip pandangan sejumlah pengamat, Ilham pesimis undang-undang itu sulit diwujudkan dalam periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebab,”Di situ akan terjadi pertempuran hebat karena menyangkut uang besar, menyangkut provider yang pemiliknya pihak asing.”

Ilham lantas mengungkapkan sejumlah kekuatirannya jika database warga Indonesia disimpan di luar negeri  seperti tertuang dalam pasal 21 ayat 1 PP Nomor 71 Tahun 2019.

Dari database penduduk Indonesia, kata Ilham, akan mudah diproyeksikan pola dan kebiasaan hidup seseorang: apa kegiatan utama, siapa kawan- kawan dekatnya, apa hobi dan kegemarannya. Dengan cara itulah, kata Ilham, produsen asing akan mendiktekan untuk membeli produk mereka.

Database itu, kata Ilham, juga bisa digunakan untuk kepentingan mempengaruhi pikiran menjelang pemilu karena dari data-data tersebut bisa diketahui bagaimana preferensi politik seseorang, seperti yang terjadi dalam kasus penjualan data Facebook ke Cambridge Analytica yang kemudian menggunakannya untuk mempengaruhi para pemberi suara dalam pemilu di AS. (Redaksi/Esa)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan