Dewan Pers Tolak Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law

Jakarta, HarianPelita.co- Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja menuai Protes Keras dari berbagai pihak, penolakan tidak hanya datang dari Serikut Buruh Indonesia, akan tetapi juga Penolakkan Keras datang dari insan Pers Indonesia.

Melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka-Red) pemerintah disinyalir ingin kembali campur tangan mengatur dunia Pers Indonesia.

Dewan Pers menolak pasal-pasal yang terdapat pada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang berpotensi mengekang Kebebasan Pers, seperti pada masa jaman Rezim Orde Baru.

Dan secara tegas Dewan Pers MENOLAK adanya upaya pemerintah campur tangan lagi dalam kehidupan Pers Indonesia.

“Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi admintstratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12,” tegas anggota Dewan Pers Imam Wahyudi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Selasa (18/02/2020) kemarin.

Dijelaskan Imam bahwa, Pasal 9 RUU Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law memuat ketentuan soal perusahaan Pers yang harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Sementara untuk Pasal 12 mengatur soal perusahaan Pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Padahal, kata Imam, Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang sudah menjadi Payung Hukum Kebebasan Pers saat dibentuk dengan semangat Self Regutatory tanpa campur tangan dari pemerintahan.

“Semangat itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, dimana pemerintah melakukan campur tangan yang sangat dalam kepada insan Pers,” cetusnya..

Imam mengingatkan saat rezim Orde Baru, campur tangan pemerintah nyata menghadang Kebebasan Pers yang ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Baca juga :   Kamsul Hasan: Tidak Semua Media Dapat Predikat Sebagai Perusahaan Pers

Pemerintah juga mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui dan Kemudian lahirnya Undang Undang Pers tahun 1999 yang memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah rezim orde baru dalam mengekang Kebebasan Pers.

“Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan Pembredelan.

Dewarn Pers yang dibentük oleh komunitas Pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti pada masa rezim Orde Baru.  Artinya, kewenangan untuk menginmplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah dalam undang-undang pada umumnya,” ucap Imam.

Diketahui RUU Cipta Lapangan Kerja mengatur agar ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif. Hal itu jelas merupakan bentuk kemunduran bagi Kebebasan Pers. ” dan itu sama saja dengan menciptakan mekanisme pintu belakang atau jalan tikus bagi Pemerintah untuk ikut campur dalam urusan Pers

“Kami sangat mengkhawatirkan hal buruk di masa rezim Orde Baru akan terulang lagi, dimana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang Kebebasan Pers, kami meminta revisi pasal-pasal tersebut dicabut,” pungkas Iman. (Redaksi/Diaz)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan