Kamsul Hasan Sesalkan Masih Ada Media Siber Tak Patuh PPRA

Jakarta, HarianPelita.co – Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) sepertinya belum dipatuhi sebagian besar redaksi media siber di Indonesia. Pasalnya, masih banyak sekali didapati pemberitaan yang melanggar aturan-aturan tersebut. Bahkan, tidak sedikit media mainstream yang masih melanggar Hak Anak padahal sudah jelas diatur PPRA.

Wartawan senior dan Ketua Kompetensi UKW PWI Pusat Drs H Kamsul Hasan menyesalkan masih ada media siber terjebak pemberitaan sehingga ikut melanggar PPRA. “Buktinya ada media siber dilaporkan masyarakat. Artinya kwmerdekaan pers jangan disalahgunakan, karena kita juga diawasi masyarakat,” tegas Kamsul Hasan.

Kamsul mengatakan, ada dua UU yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengawasi kemerdekaan pers dan penyiaran yang sehat. Selain Pasal 17 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers juga ada perintah Pasal 17 UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Peran pemerintah pada UU Pers memang ditiadakan. Peran itu digantikan oleh masyarakat bersama Dewan Pers dan KPI. Seharusnya masyarakat kampus aktif melakukan hal ini agar kemerdekaan pers tidak disalahgunakan.

“Saya melihat pemberitaan penganiayaan antar pelajar di Purworejo sangat vulgar. Begitu juga pemberitaan Pramuka yang terseret arus sungai di Jogjakarta. PPRA sama sekali tidak melarang pemberitaan itu, tetapi identitas anak tidak boleh dibuka termasuk nama dan alamat sekolah,” rincinya.

Seharusnya, kata Kamsul, penyajian media berbadan hukum pers lebih baik karena memiliki etika dan rambu. Ini malah berlomba mengungkap identitas dengan media sosial.

“Bila media sosial sudah membuka, pers harusnya tetap memenuhi kaidah jurnalistik, tidak ikut-ikutan,” tegasnya.

Kamsul mengaku ingin melihat hasil laporan masyarakat ini apakah akan ada perbaikan. Sebenarnya KEJ dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) itu dilaksanakan atau hanya dicantumkan saja pada laman media Siber.

Baca juga :   Enam Kali Ganti Bupati Tagihan Masih Macet, RM Purnama Siapkan Pengacara Untuk Menagih ke Pemkab

“Bila itu dipatuhi seharusnya berita yang melanggar dilakukan koreksi sesuai perintah Pasal 5 ayat (3) UU Pers, Pasal 10 KEJ dan Butir 5 Pedoman Pemberitaan Media Siber,” pungkasnya. (Redaksi/Esa)




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan