Mencegah Penipuan Umroh

Diposkan oleh
K.H. Salahuddin Wahid
Share yuk!

Kasus dugaan penipuan umrah mulai diketahui pada tahun lalu, oleh PT First Anugerah Karya Wisata (Firts Travel/FT) dengan jumlah korban sekitar 63.300 orang. Petinggi FT dilaporkan ke Polisi dan lalu ditetapkan sebagai tersangka yaitu Dirut FT Andika Surachman dan Direktur Anniesa Hasibuan, serta Direktur Keuangan Siti Nuraidah Hasibuan (Kiki). Kini sidang perkara tersebut sudah mulai digelar.

Yang jadi masalah, kalaupun mereka yang bertanggung jawab atas penipuan itu dijatuhi hukuman, tidak mungkin mereka memenuhi janji untuk memberangkatkan para jama’ah. Bahkan kalau jama’ah menambah biaya sekitar Rp 6-7 juta pun (menggenapi sampai RP. 20 juta) , tidak mungkin mereka sanggup memberangkatkan. Dana para peserta umrah itu sudah pergi entah kemana: ada yang dibelikan aset, ada yang konon ditanam (investasi) yang juga tidak jelas faktor keamanannya, ada yang dipakai oleh para direksi.

Belum selesai kasus itu diungkap, sudah ada tiga lagi kasus serupa. Pertama, Hanien Tour dengan korban 58.862 orang; kedua Amanah Bersama Umat (ABU) Tours dengan korban 86.720 orang dan Solusi Balad Lumampah dengan korban 12.645 orang. Jumlah semua sekitar 220 ribu. Semoga tidak ada PPIU lain yang menjadi perusahan berikut yang menipu jamaah umrah.

28 Maret 2017 FT mulai gagal memberangkatkan jama’ah.18 April 2017 Kementerian Agama melakukan klarifikasi, investigasi dan advokasi hingga mesiasi dengan jama’ah. Ada peserta yang sampai tiga kali gagal berangkat. Saat dimintai penjelasan, manajemen FT selalu berkelit. Kemenag mengundang FT pada 22 Mei, tapi Tim Legal yang hadir tidak diberi surat kuasa. Pada 2 Juni 2017 diadakan mediasi dan FT untuk kesekian kalinya tidak bisa memberi jalan keluar. Pada 3 Agustus 2017 Kemenag mencabut izin usaha FT.

Pada 22 Mei 2017 600 peserta umroh FT dari Jawa Timur mengadu ke DPR. Mereka terlantar selama empat hari di Jakarta dan tak pernah kapan akan diberangkatkan ke Mekkah. Seorang peserta mendaftar sejak tahun 2015 dan sampai 2017 belum berangkat. DPR membentuk Pansus untuk kasus tersebut.

Baca juga :   Islam dan Kearifan Lokal

Di luar langkah Komisi VIII yang menjadi mitra kerja Kemenag, ada anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang mengumpat Kemenag dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kejaksaan Agung pada 28 Maret 2018, dengan ucapan “Ini Kementerian Agama bangsat Pak, semuanya Pak, saya buka-bukaan”. Dia menuntut pertanggungjawaban Kemenag terhadap kasus dugaan penipuan umrah karena dia menganggap bahwa Kemenag lepas tangan.

Pada pertengahan April 2018, Kemenag melaporkan Arteria Dahlan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik. Menteri Agama Lukman Saifuddin pernah meminta Arteria Dahlan untuk meminta maaf, yang mungkin tidak ditanggapi. Arteria akan terus memperjuangkan kepentingan ratusan ribu peserta umroh yang gagal berangkat itu. Dia akan menggunakan jalur konstitusional lainnya yang tidak dia jelaskan. Apapun risiko dan konsekuensinya akan dihadapi.

Saya tidak tahu kapan tiga perusahaan lain yang diduga menipu peserta umroh itu mulai aktif. Kalau sebelum kasus FT mencuat, memang tidak bisa dicegah, walaupun bisa ditekan jumlahnya. Tetapi kalau mulai setelah kasus FT mencuat, Kemenag amat lalai. Ombudsman mengatakan pengawasan Kemenag amat longgar. Pertambahan peserta yang ditipu setelah
kasus FT mencuat, bisa dicegah oleh Kemenag.

Kemenag seyogyanya sejak mengetahui berita tentang kasus First Travel melibatkan intel kepolisian di kabupaten/ kota bersama dengan Kantor Kemenag kabupaten/kota untuk menyelidik adanya perusahaan yang memberangkatkan peserta sampai puluhan ribu. Harusnya ada pembatasan jumlah peserta tiap perusahaan, angkanya dibicarakan bersama dengan asosiasi. Kecuali perusahaan yang sudah terbukti mampu memberangkatkan peserta dalam jumlah lebih besar. Setelah perusahaan memberangkatkan semua peserta setiap bulan, baru perusahaan bisa membuka pendaftaran baru untuk sembilan bulan berikutnya. Jadi perusahaan bisa memberangkatkan untuk Januari tahun berikut kalau bisa memberangkatkan peserta pada April tahun berjalan.

Baca juga :   Pesta Demokrasi

Syarat-syarat seperti itu bisa dibahas bersama asosiasi penyelenggara umroh. Yang penting jangan sampai penyelenggara umroh nakal dibiarkan seperti bebas menipu yang bisa kita saksikan selama ini. Memang yang nakal amat sedikit tetapi korbannya amat banyak. Kita tidak ingin mempersulit penyelenggaraan umroh, tetapi kita perlu melindung masyarakat yang awam dan mudah tergiur oleh janji-janji manis penyelenggara umroh yang tidak bertanggungjawab.

Kemenag juga sejak awal harus memberi tahu masyarakat bahwa biaya umroh sebesar Rp 13-14 juta per orang itu tidak masuk akal, terlalu murah. Biaya yang layak adalah Rp 20 juta per orang. Apalagi kalau memakai sistem MLM, biayanya lebih kecil lagi. Kelalaian Kemenag ini sama dengan kelalaian OJK yang tidak mengingatkan masyarakat terhadap praktek penipuan investasi berbunga tinggi sekitar 3 persen per bulan bahkan ada yang lebih tinggi lagi.

Kemenag telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Baru terkait umroh yang jauh lebih baik dari pada peratiran lama. Dalam aturan baru itu PPIU wajib mengelola umroh dengan cara berbasis syariah, tidak boleh menggunakan skema ponzi, MLM. Investasi bodong dan sejenisnya. Izin menjadi biro umroh hanya diberikan kepada biro yang memiliki manajemen dan finansial yang sehat, taat pajak dan tersertifikasi. Nantinya secara berkala mereka akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk.

Hal lain yang diatur oleh Kemenag ialah mekanisme pendaftaran peserta. Sebelumnya, rekrutmen peserta dilakukan secara bebas tanpa perlu melapor kepada Kemenag selaku regulator. Kini pendaftaran harus dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik dengan sistem pembatasan keberangkatan. Paling lama enam bulan setelah pendaftaran dan tiga bulan setelah pelunasan. Diharapkan dengan adanya peraturan baru ini bisa dicegah penipuan ibadah umroh.(Salahuddin Wahid, Pengasuh Pesantren Tebuireng)

 Tags: , , , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan