Rapat Pleno Terbuka, Saksi Tiga Paslon Walk Out

Share yuk!

Garut, harianpelita.co –  Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada serentak Garut 2018 diwarnai aksi Walk Out saksi yang mewakili tiga Pasangan Calon (paslon) Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut dari ruang sidang.

Pantauan harianpelita,co, Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Garut di Gedung Bela negara atau Graha Patriot Jl.  Cipanas – Tarogong berlangsung cukup alot dan suasana memanas pada Rabu malam (5/7/2018). Saat sejumlah Petugas PPK membuka kotak suara terjadi perdebatan yang cukup sengit.

Diduga adanya kecurangan  penggelembungan suara, bahkan KPU Garut tidak mau membuka kotak suara untuk melihat jumlah DPT yang ada di 4719 TPS telah memicu aksi wal out dari tiga saksi Paslon tersebut. Bahkan,  mereka juga tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Serentak Garut 2018 termasuk tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi suara dalam berita acara.

Ketiga saksi Paslon tersebut yakni,  Saksi Paslon calon Bupati dan Wakil Bupati Garut nomor urut 2, Iman Alirahman-Dedi Hasan yang diusung Partai Golkar – PDIP,  Saksi Paslon nomor urut 3,  Suryana-Wiwin jalur Perseorangan serta saksi paslon nomor urut 4, Agus Hamdani-Pradana Aditya Wicaksana yang diusung Partai PPP – PAN ini.

Menurut  saksi dari Paslon no. 3, Yuyus,  terjadi adanya dugaan yang terindikasi kecurangan dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut dinilai sudah secara sistematis dan masif yang terjadi hampir di seluruh Kecamatan.

Makanya,  pihak kami meminta KPU Garut untuk membuka Kotak Suara,  namun KPU tidak mau dan tetap memilih sidang Rapat Pleno  terus dilanjutkan. “Banyaknya warga pemilih yang akan menggunakan suaranya  dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) yang menggunakan Suket dan e-KTP yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap,” ungkapnya kepada kalangan wartawan,  Kamis (5/7/2018).

Baca juga :   Bupati dan Wabup Subang Monitoring dan Evaluasi Berbagai Kegiatan ke Tingkat Desa di Acara Minggon

“Atas dasar itu, tegas Yuyus,  pihak saksi yang mewaklii Paslon no. 2 lebih memilih Walk Out untuk terus ikut sidang rapat pleno dan tidak akan mengakui hasil rekapituasi suara Pilkada Serentak Garut 2018 yang di gelar oleh KPU yang penuh dengan kecurangan tersebut.

DIirinya menuding,  selain terjadi adanya dugaan penggelembungan suara, saat dilaksanakan pencoblosan pada 27 Juni 2018 yang lalu,  terjadi juga adanya sejumlah pelanggaran administrasi Pilkada.  Diantaranya, ditemukan di sejumlah TPS,  saksi tidak diberikan salinan DPD serta saksi disuruh mengisi format C1. Hal tersebut yang merupakan pelanggaran. Namun, KPU Garut tidak objektif.

Kecurangan lainnya terjadi di Kecamatan Pangatikan, yaitu kotak suara di buka saat malam hari tanpa diketahui oleh saksi termasuk ada.  Bahkan,  beberapa dokumen yang segel nya sudah terbuka dan format C1 sudah bertebaran di meja yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Pangatikan.

Hal senada diungkapkan saksi Paslon nomor urut 2, Yudi Aulia. Menurutnya, aksi Walk Out yang dilakukan karena dianggap kualitas penyelenggaran Pilkada oleh KPU Garut paling buruk dan penuh kecurangan secara sistemis dan masif. Sehingga,  pihak Paslon no. 3 tidak akan menandatangani dokumen saksi dalam perhitungan pada pleno terbuka.
“Ketiga Saksi dari masing masing Paslon telah sepakat tidak akan mengakui hasil penghitungan oleh KPU Garut, yang digelar dalam rapat pleno. Kami saat di buka langsung WO,” tegas Yudi.

Hingga berita ini diturunkan,  kendati tidak dihadiri oleh ketiga saksi masing masing Paslon  sidang Rapat Pleno terbuka proses rekapitulasi penghitungan hasil Pilkada oleh KPU Garut tetap berlangsung yang dijaga super ketat aparat kepolisian serta unsur TNI dilokasi baik diluar mauoun di dalam Gedung.  (ck-238)

Baca juga :   Sekda Garut Beri Bantuan Kepada Penyintas Bencana Banjir Bandang di Sukaresmi
 Tags: , , , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan