Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Diposkan oleh
Sulastomo
Share yuk!

Tanggal 5 Juli, baru saja berlalu pekan yang lalu. Tanggal itu, sesungguhnya merupakan tanggal yang sangat layak diperingati oleh bangsa Indonesia. Tetapi, entah karena apa, tanggal itu berlalu sepi–sepi saja Padahal, ditanggal itu, pada tahun 1959 telah terjadi peristiwa penting, yang berdampak jauh bagi kehidupan bangsa dan negara.

Pada tanggal itu, Presiden Soekarno, dalam kedudukannya sebagai Presiden RI berdasar UUDS (Sementara) 1950, sistem Parlementer,memberlakukan kembali UUD 1945. Kedudukan Presiden tidak hanya selaku Kepala Negara, tetapi juga Kepala Eksekutif, Kepala Pemerintahan. Konstituante, yang terpilih melalui pemilu yang dianggap sangat demokratis dibubarkan. Sebagai gantinya, sesuai UUD 1945, dibentuklah MPRS (Majlis Permusyawaraatan Rakyat Sementara). Sebab, tidak melalui pemilihan umum. Mengapa perstiwa itu merupakan
peristiwa besar dan sangat bersejarah? Tanpa keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli, Indonesia mungkin sudah terpecah belah. Mengapa?

Kondisi politik di era 1950’an dikenal sebagai era demokrais liberal, ditandai dengan sistem parlementer. Jalannya pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet, berdasarkan mandat yang diberikan parlemen, sebagai lembaga legislatif. Koalisi partai pendukung kabinet sering berganti, sesuai kepentingan/kebijaksanaan pimpinan Partai, sehingga usia kabinet tidak pernah lama. Padahal jumlah partai cukup banyak. Partai Islam ada 4, yang lain berdasar paham Nasionalis, Sosialisme bahkan Komunis.

Pada tahun 1955, diselenggarajkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, yang bertugas merumuskan UUD. Dari sekian banyak partai polituk, muncul 4 ( empat ) partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Pasca pemilu, terbentuk kabinet yang didukung PNI, Masyumi dan NU (Kabinet Ali-Roem- Idham). Hal ini tidak sesuai dengan keinginan Bung Karno, yang menghendaki “Kabinet Kaki empat”, termasuk PKI, yang mencerminkan kegotongroyongan. Namun, kabinet ini juga hanya berumur 17 bulan. Pemilihan umum, ternyata juga gagal melahirkan pemerintahan yang kuat, sehingga hanya berumur bulanan.

Baca juga :   Mencegah Penipuan Umroh

Sementara itu, Konstituante juga selalu gagal menyepakati rumusan UUD baru. Sedangkan di luar pemerintahan, lahirlah gerakan daerah, antara lain PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatra Barat, Permesta di Sulawesi Utara, Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Semuanya berhasil diselesaikan secara militer, meskipun masih harus diselesaikan secara politis. Dapat dipahami,kondisi politik sangat panas, sementara Konstituante tidak mampu menyelesaikan tugasnya.

Dalam kondisi seperti itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Mentakjubkan, ternyata Dekrit itu memperoleh dukungan dari semua partai politik dan golongan di luar partai politik, termasuk ABRI. Sejak itulah (1959) sampai awal reformasi, UUD 1945 melandasi penyelenggaraan negara, sampai terjadinya perubahan UUD 1945 di tahun 2002.

Demikianlah sekelumit peristiwa bersejarah, yang mungkin dapat kita jadikan pembelajaran. (Sulastomo)

 Tags: , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan