Pelakunya Akan Ditindak Tegas Berbagai Pungli di Dinas P dan K Cianjur Dihapuskan

Plt Bupati Cianjur, H. Herman Suherman.
Share yuk!

Cianjur, harianpelita.co – Pungutan atau wajib setor setiap penandatanganan surat kenaikan pangkat [SKP] atau buku rapor tahunan pengganti DP3 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P dan K) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai tahun 2019 ditiadakan.

Kepala Bidang TK/SD pada Dinas P dan K Kabupaten Cianjur, Agus, ketika dikonfirmasi belum lama ini, membenarkan setiap guru dan kepala sekolah yang akan menandatangankan SKP selama ini setor kepada Dinas P dan K Kabupaten yang dikoordinir oleh Kordik atau Pusbindik.

“Tetapi mulai tahun 2019, setelah saya konsultasi dengan Plt Kadis P dan K, ditiadakan atau tidak diperbolehkan lagi ada setoran uang seperti itu, dan bagi yang sudah menyetor ke Kordik, diperintahkan agar Kordik segera mengembalikannya kepada para guru dan kepala sekolah,” kata Agus.

Keterangan yang dihimpun selama ini, setiap guru yang akan menandatangankan SKP setor sebesar Rp 50.000, dan kepala sekolah sebesar Rp 100.000 yang diperuntukkan Dinas P dan K Kabupaten,dan dikoordinir oleh Pusbindik/Kordik. Adapun jumlah guru dan kepala sekolah di Kabupaten Cianjur sekitar 14.000 orang.

Plt Bupati Cianjur, H.Herman Suherman, ketika dikonfirmasi pihaknya sangat setuju terhadap langkah yang dilakukan Dinas P dan K atas meniadakan setoran uang untuk penandatanganan SKP.

”Berbagai pungutan dalam bidang pendidikan mulai sekarang ditiadakan,” katanya kepada harianpelita.co, saat Herman Suherman meninjau pembangunan rumah anaknya yang cukup mewah diatas lahan yang cukup luas pula di Jalan Mangunkerta, Cugenang.

Jika ada oknum-oknum di tubuh Dinas P dan K melakukan berbagai pugutan pihaknya tidak segan-segan akan menindaknya dengan tegas, “Akan saya tindak dengan tegas, dan jangan lagi ada pungutan-pungutan yang merugikan guru dan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dalam melaksanakan amanah jabatan Plt Bupati pihaknya akan fokus terhadap pembangunan bidang pendidikan, karena IPM pendidikan di Kabupaten Cianjur sangat rendah dan terjelek di Jawa Barat, ”Oleh karena itu, kami sekarang ini fokus dalam pembangunan pendidikan ini,” ujarnya. (Man Suparman)

Baca juga :   Gubernur dan MUI Bahas Pemilu Damai di Banten
 Tags: , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan