Kepatuhan Capai 98,28 Persen

Diposkan oleh
Share yuk!

Oleh Kamsul Hasan

 

UJIAN Tengah Semester (UTS) mata kuliah Hukum dan Komunikasi (Hukom) selain tertulis juga ada tugas analisis isi berita dikaji dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak atau PPRA.

Nilai untuk tugas dan paper ini bisa mencapai 20 persen. Hasil temuan berita yang melanggar PPRA harus dilaporkan ke Dewan Pers, sebagai lembaga independen yang menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

Selain dilaporkan ke Dewan Pers, mahasiswa juga harus membuat paper dikumpulkan saat ujian. Ini seperti calon asesor UKW membuat kajian perbedaan penerapan Pasal 5 KEJ dengan PPRA.

UTS Hukum sesi satu atau kelompok A sesuai absen 58 orang. Namun yang hadir 55 orang. Mereka yang hadir dan membuat paper sebanyak 54 orang atau 98,28 persen.

Tingkat kepatuhan membuat paper hasil analisis isi semester ini lebih tinggi dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 80 persen. Mereka belajar dari pengalaman, tanpa paper sulit mendapatkan nilai B.

Penerapan PPRA sebagai alat uji baru diterapkan semester lalu. Hari ini adalah hal yang kedua kalinya. Sebelumnya analis isi menggunakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Sejumlah pasal pada KEJ sudah diinterupsi dan koreksi dengan menggunakan berbagai pedoman yang juga produk Dewan Pers. Antara lain Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) dan PPRA.

Penerapan Pasal 1 dan Pasal 3 KEJ, diinterupsi Butir 2 PPMS, karena sifat media siber yang membutuhkan kecepatan. Pasal 5 KEJ dikoreksi PPRA karena tidak sesuai lagi dengan perundangan undangan.

Selama ini Pasal 5 KEJ bersumber pada definisi anak yang diatur KUHP. Sementara PPRA bersumber pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Baca juga :   Manusia, Teknologi, dan Demokrasi

Pasca reformasi, Indonesia meratifikasi hak-hak anak dan definisi anak berubah menjadi 0-18 tahun, menikah atau belum dan masih hidup atau sudah meninggal.

Pasal 19 UU SPPA yang menjadi jiwa PPRA memerintahkan setiap pemberitaan soal anak berhadapan dengan hukum harus ditutup identitasnya.

Apa yang dimaksud dengan identitas itulah yang menjadi bahan analisis isi dan diulas serta dilaporkan ke Dewan Pers dan dibuat paper. (****)

 Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan