Ambang Batas : “Hantu” Demokrasi?

Zainal BintangZainal Bintang

Oleh  Zainal Bintang

SETELAH seluruh proses pemilu 2019 rampung, presiden dan wakilnya telah dilantik, serta merta timbul demam diskursus capres 2024. Sesuai aturan main Jokowi tidak akan maju lagi sebagai capres. Hal itu yang mengundang merebaknya pra “kampanye”  parpol untuk memasarkan jagoannya.

Yang paling anyar adalah merebaknya berita hasil Munas X Golkar yang menyebutkan  mayoritas DPD peserta  meminta kesediaan AH (Airlangga Hartarto) untuk dicalonkan menjadi capres pada Pemilu 2024, sementara itu ada juga peserta yang usul Golkar ke depan mengadakan konvensi capres untuk menjaring calon presiden.

Namun banyak yang pesimis  realisasi gagasan hasil konvensi sekalipun, tentunya tidak semudah itu bagi sebuah parpol untuk mendapatkan tiket bagi capresnya. Termasuk, Golkar, sekalipun menggunakan model konvensi untuk mengusung capres sendiri tetap saja muskil akan berhasil mengusung  capres sendiri.

Faktor residu konflik internal yang belum bersih di dalam tubuh partai berlambang beringin  itu, – yang sewaktu – waktu dapat pecah atas ketidak puasan distribusi kekuasaan internal, dapat muncul di tengah jalan membelah partai itu.

Faktor lain ada pula keharusan ambang batas atau PR (presidential threshold)  pada pasal  UU Pemilu no 7/2017, yang  menyebabkan parpol apapun itu, akan  sulit  punya calon sendiri tanpa berkoalisi. Ketentuan persyaratan PR (presidential threshold) atau ambang batas pencalonan presiden yang harus dipenuhi  jika parpol  atau gabungan parpol mau mengajukan pasangan capres berpotensi menjadi batu sandungan.

Pasal (221) tentang calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam  (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasal (222) yang mengharuskan  pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan  partai politik peserta pemilu, yang harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit  20%  (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%  (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Baca juga :   Goreng Koin Mentah

Persyaratan inilah yang memaksa parpol harus berkoalisi. Ini adalah  konsekwensi sistem multi partai ekstrem yang membebani 14 parpol peserta pemilu 2019. Regulasi ini mengharuskan  parpol bergabung  (koalisi) untuk meraih suara minimal yang dipersyaratkan untuk bisa mengajukan capresnya sendiri. Ini yang disebut  simple mayority  (mayoritas sederhana).

Betapapun perkasanya PDIP pada pemilu 2019, meskipun ia punya presiden inkumben plus koalisi dengan beberapa parpol, faktanya  tetap saja hanya bisa maksimal kumpul suara  kurang lebih 19.33 %. Artinya masih kurang dari 20 %.

Di era Orba (Orde Baru) berkuasa dengan top leadernya Soeharto,  Golkar memang perkasa dan berjaya. Bisa  juara selama enam kali pemilu berturut-turut (1971 – 1997). Di masa itu dipatok oleh regulasi Orba hanya ada 3 peserta pemilu. Dua parpol yaitu PDI dan PPP serta  Golongan Karya, yang tidak mau disebut sebagai parpol, tetapi golongan orang – orang yang berkarya.

Berdasarkan beberapa kajian sejarah dan politik, disebutkan, Soeharto telah melakukan  mobilisasi militer dan birokrasi untuk menopang ketangguhan Golkar melalui doktrin tiga jalur (ABG – ABRI, Birokrasi dan Golkar).

Praktik itu disebut  mobilisasi vertikal yang bersifat “komando”. Hal itu dimungkinkan karena posisi Soeharto  yang strong leader sebagai presiden memiliki kekuasaan politik multidimensi : menjadi  pemimpin “koalisi semu”  yang powerfull  yaitu tiga jalur ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar).

Mobilisasi  vertikal itu  membuat Golkar selalu menang mutlak, meraih suara terbanyak selama enam kali  pemilu yang bervariasi antara 64 % – 75% setiap pemilu. Ini yang disebut single mayority (mayoritas tunggal).

Pada era Orba kendali  negara ada di tangan Golkar  yang  “berhasil” melestarikan kader Golkar Soeharto  sebagai presiden selama 32 tahun. Selalu menang  dari pemilu ke pemilu tanpa pesaing . Yang kesemuanya itu dimungkinkan oleh faktor mayoritas tunggal  hasil “rekayasa genetik”  kekuasaan Orba.

Baca juga :   Gila Jabatan

Terkait dengan paparan fakta faktual tersebut diatas, maka parpol yang hendak mengusung sendiri capresnya pada pemilu 2024, termasuk Golkar tentunya,- maka fraksi – fraksi mereka di parlemen harus pro aktif membangun kesepakatan mengubah atau merevisi UU Pemilu yang tidak bebas hambatan, menjadi pemilu bebas hambatan.

Banyak kajian menyebutkan keberadaan UU pemilu tersebut sangat complicated, dan merepotkan, baik penyelenggara, parpol peserta maupun masyarakat pemilih.

Banyak yang  menyamakannya sebagai “hantu” demokrasi dikarenakan  sistem itu  menelan biaya besar, menyita waktu dan energi bangsa, merenggut nyawa rakyat serta membelah persatuan.

Mungkinkah akan ada kesepakatan para parpol untuk merevisi UU Pemilu? Sementara UU itu ditengarai oleh publik telah “diblok” oleh kekuatan oligarkis hasil  kolaborasi aktor  politik dan investor ekonomi.

Soalnya, mereka, – para oligarkis itu – sudah merasa nyaman dengan  kondisi “semi” anomali  regulasi pemilu saat ini, yang membuat tidak satupun parpol bisa leluasa merevisi sejumlah regulasi yang  berbau : “dari oligarkis untuk oligarkis”.

Jangan – jangan dedengkot oligarkis yang berjubah politisi itu  justru sedang   gentayangan disekitar kita  sebagai “hantu” demokrasi?

Wallahu a’lam bishawab !!  (penulis wartawan senior dan pemerhati sosial budaya)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan