Kamsul Hasan: Alamat Redaksi dan Virtual Office

Ketika diskusi dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Mohammad Fauzy dan kawan di HPN Banjarmasin.

Banjarmasin, HarianPelita.co – Sejak isu revitalisasi Monas di Jakarta menggema dan perusahaan pemenang lelang ternyata menggunaan kantor virual office dan bukan faktual office, muncul diskusi bagaimana jika kantor redaksi sebuah media massa juga menggunakan virtual office.

Itu dikatakan Ketua Bidang Kompetensi PWI Pusat, Pemerhati Pers dan Wartawan Senior Kamsul Hasan saat bertemu dengan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Bang Mohammad Fauzy dan kawan di HPN Banjarmasin.

Menurut Kamsul Hasan, saat ditanyakan pilihan Factual Office VS Virtual Office, untuk alamat redaksi terjadi beda pendapat. Namun sebagian besar memilih virtual office.

“Dasar hukum perintah mengumumkan alamat redaksi ada pada Pasal 12 UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers,” kata Kamsul Hasan.

Dijelaskannya, Pasal 12: Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Penjelasan Pasal 12:

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

a.media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;

b.media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;

c.media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

“Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi,” tambah Kamsul Hasan.

Dikatakannya, sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Membaca Pasal 12 dan penjelasan, fungsi dari alamat redaksi hanya sebagai pilihan domisili hukum bila terjadi persengketaan.

“Apakah virtual office bukan atau tidak bisa menjadi domisili hukum? Jawaban bisa, sebagai penyewa virtual office, perusahaan bisa mengurus izin domisili, NPWP dll,” terangnya.

Baca juga :   Media Massa Dewasa Ini

“Secara hukum kantor berbentuk fisik dan virtual sama saja. Alamat redaksi pada kantor virtual juga memiliki kekuatan hukum yang sama dan tidak dilarang Pasal 12 UU Pers,” kata Kamsul Hasan.

Tentang Hak Jawab (Pasal 5 ayat 2) dan Hak Koreksi (Pasal 5 ayat 3) selama ini juga lebih banyak gunakan surat somasi, tidak harus datang secara fisik ke redaksi. (Redaksi/Esa)

 

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan