Kabupaten Subang Masih Kekurangan Ribuan PNS Tenaga Pendidik dan Kesehatan

IMG_20200803_133645Hasan Sahroni (Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian di BKPSDM)

Subang, HarianPelita.co – Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang, telah menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB  Nomor B./584/M.SM tentang usulan kebutuhan ASN di tahun 2021.

Kasubid Pengadaan dan pemberhentian di BKPSDM , Hasan Sahroni, membenarkan telah menindaklanjuti Surat dari Kemenpan RB yang meminta segera mungkin mengusulkan kebutuhan ASN maupun PPPK ke Kemenpan RB paling lambat akhir Agustus 2020.

Menurut dia, BKPSDM telah melayangkan surat Kep.021694-BKPSDM.01.00/ 2020 ditujukan kepada  masing-masing dinas, badan dan kecamatan karena secara teknis yang membutuhkan adalah masing-masing dinas, lembaga dan kecamatan.

BKPSDM hanya memverifikasi dan selanjutnya mengusulkan ke Kemenpan RB. Di Kabupaten Subang jumlah ASN sebanyak 11.333, sedangkan kebutuhan ASN itu cukup banyak sekali karena secara eksisting kebutuhan ASN itu satu persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Subang.

Dengan demikian, Subang sendiri masih membutuhkan kurang lebih 9.000 ASN. Akan tetapi, kebutuhan tersebut harus menerapkan prinsip zero graut jumlah usulan yang disampaikan sesuai PNS yang pensiun, meninggal, mutasi pindah, urut kerja tahun berjalan 2020. Selain itu, juga harus sesuai dengan peta jabatan, analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

Di Subang sendiri, yang paling banyak kekurangan adalah tenaga pendidik karena di tahun 2020-2021 yang pensiun tidak kurang dari 700 PNS, ditambah dari Dinas Kesehatan tidak kurang di angka 200 PNS. Itu untuk tahun 2020-2021, belum termasuk dinas instansi dan lembaga ataupun di kecamatan.

Khusus untuk pendidikan, yang menjadi prioritas adalah guru kelas, guru mata pelajaran dasar, guru pamong belajar, jabatan fungsional, tenaga teknis di bidang pendidikan. Kemudian diprioritaskan juga penempatan di sekolah negeri dengan stratus kategori sekolah tertinggal atau sangat tertinggal.

Baca juga :   Pemkab Tangerang Bagikan 30 Hewan Qurban

Sedangkan di Dinas Kesehatan yang dijadikan prioritas adalah kebutuhan dokter umum untuk ditempatkan di setiap Puskesmas, dokter spesialis untuk ditempatkan di Rumah Sakit Daerah, dan tenaga fungsional atau teknis di bidang kesehatan.

Hasan Sahroni menambahkan, yang diusulkan bukan hanya itu, akan tetapi tenaga kategori dua dan non kategori yang masuk aktif sampai akhir Agustus 2020, juga termasuk yang diusulkan ke Kemenpan RB.

“Terkait tanggapan itu yang mempunyai kewenangan dari Kemenpan RB,” ujar Hasan.

Hasan juga menyatakan dalam verifikasi data tersebut mendapat pengawasan dari saber pungli secara langsung. “Jika ada orang yang mengaku-ngaku atau mengatasnamakan dari BKPSDM dengan dalih meminta sesuatu dalam bentuk apapun, tolong langsung laporkan ke saberpungli,” pungkasnya. (H.Ade Bom)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan