Kejari Subang Diminta SP3-kan Penyidikan Dugaan SPPD Fiktif, Kerugian Negara Sudah Tidak Ada

Diposkan oleh
IMG-20200902-WA0087Eep Hidayat
Share yuk!

Subang, HarianPelita.co – Penanganan kasus dugaan korupsi SPPD fiktif di DPRD Subang masih terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri bahkan sudah masuk ke tahap penyidikan.

Sejumlah staf dan mantan pejabat di sekretariat dewan, berikut beberapa mantan pimpinan DPRD pun sudah diperiksa sebagai saksi.

Namun, menurut tokoh masyarakat Kabupaten Subang, Eep Hidayat, semua itu terkesan dipaksakan dan terkesan mencari-cari kesalahan orang. Apalagi ditambah terbitnya surat edaran Kejagung RI sekarang.

Hal ini bermula dari audit BPK yang tahun 2016 sudah dikembalikan melalui mekanisme TGR. Kalau sekarang Kejaksaan memproses yang tahun 2017-2019, merekapun sudah punya bukti hasil audit. Tahun 2017 itu sudah mereka selesaikan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keluar.

“Kemudian tahun 2018 mereka pun kembalikan dua minggu sebelum LHP dan sisanya dilunasi setelah LHP BPK. Sedangkan yang 2019 itu clear and clean,” tandas Eep Hidayat.

Pernyataan Eep pun dibenarkan Kepala inspektorat Daerah (IRDA) H.Memed Nurhikmat, bahwa IRDA sudah melaporkan ke BPK RI terkait pengembalian uang Rp2,4 M dari beberapa ASN di Sekretariatan DPRD.

Hasil dari LHP BPK RI tahun 2018 terhadap Laporan Keuangan Pemkab Subang pun memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ditambahkan Eep Hidayat, apalagi diakui Irda sudah ada pengembalian kerugian negaranya dan BPK RI telah memberikan penilaian positif atas hasil laporan keuangan dengan memperoleh WTP. Berarti sudah tidak ada masalah.

Menurut Eep, yang menjadi dasar untuk menghitung adanya kerugian Negara itu pihak penyidik meminta auditor seperti BPK atau BPKP untuk menghitungnya. Jika uang sudah dikembalikan ke kas daerah didukung dengan bukti-bukti mau apalagi? Jadi, sudah seharusnya Kejaksaan Negeri Subang segera meng-SP3-kan dugaan kasus SPPD fiktif tersebut.

Baca juga :   Ratusan Bakal Caleg berebut 50 Kursi DPRD Garut

Sementara mantan Sekwan yang juga Sekda Subang, Drs. Aminudin mengaku heran dengan peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Sebab, menurutnya, Sekretariat DPRD sudah melaksanakan temuan audit BPK terkait anggaran perjalanan dinas anggota DPRD.

Namun demikian, Aminudin menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Sejumlah staf dan pejabat terkati selama ini telah kooperatif dengan Kejaksaan.

Sementara itu kuasa hukum Pemkab Subang, Dede Sunarya, S.H, M.H. menegaskan, LBH Pemkab Subang tetap akan memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada ASN yang dipanggil oleh Kejaksaan.

“Kami akan melakukan pendampingan hukum. Sekarang kan sudah masuk tahapan penyidikan, sudah bukan lagi dimintai keterangan tapi diperiksa sebagai saksi,” ujar Dede Sunarnya, Rabu (3/9).

Dede menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Peningkatan status tersebut menunjukkan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. Tapi ia pun meminta penegak hukum agar memperhatikan unsur kerugian negara.

“Memang sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup untuk naik ke penyidikan. Tetapi, selain adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, dalam kasus dugaan korupsi maka yang paling penting adanya kerugian negara. Hal itu harus dibuktikan dengan hasil audit. Jika dari hasil audit BPK atau BPKP tidak menemukan adanya kerugian negara maka jaksa harus menghentikan penyidikannya,” pungkas Dede Sunarya. (H.Ade Bom)

 Tags: , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan