Kepemimpinan Jimat-Akur dan Sekda Amin Sudah Mantap, Hanya Perlu Sinergitas dengan Forkopimda Untuk Membangun Subang Lebih Baik

subang-eep-hidayat

Subang, HarianPelita.co – Masih adanya kelemahan kepemimpinan pasangan Bupati Subang H.Ruhimat dan wakilnya H. Agus Maskur Rosyadi serta Sekretaris Daerah H. Aminudin, secara umum direspon mantan Bupati Subang sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Subang, Eep Hidayat untuk melakukan pembangunan sesuai kemampuan.

Untuk menutupi kelemahan tersebut, diperlukan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), diantaranya diinstruksikan kepada Forkopimda untuk menggelar rapat secara rutin di wilayahnya masing-masing. Paling tidak setiap satu bulan sekali harus dilaksanakan.

Inisiatif boleh datang dari Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari, atau pimpinan forkopimda lainnya. Yang dibahas masalah aktual dengan harapan dapat ditangani dengan baik. Tujuannya untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di daerah demi kondusifitas.

”Kekurangan dan kelemahan disebabkan sifat tidak ada manusia yang sempurna. Jangan terlalu ideal memandang kepemimpinan, karena sebagai manusia pasti mempunyai pola pikir dan keinginan yang berbeda, termasuk tentang sikap dan karakter kepemimpinan jangan terlalu diharapkan harus sesuai dengan keinginan masing-masing,” kata Eep di sela-sela diskusi kecil di sekretariat Partai NasDem Kamis (3/9)

Eep memandang kepemimpinan dengan membandingkan plus minus sepak terjang programnya, “Kalau harus plus terus mana ada? Saya melihat dari batas-batas kewajaran minusnya, bukan memandang pemimpin harus seperti malaikat dan superman.”

Masih menurut Eep, sinergitas kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Subang sudah bisa memberikan harapan bagi peningkatan pembangunan Subang karena itu akan memberikan dampak positif apabila bisa bertahan bersama sampai periode kepemimpinan politik usai.

”Tugas masyarakat adalah mempertahankan sinergitas tersebut bagi kepentingan publik, demikian juga menjadi tugas stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya  pimpinan aparat  hukum yang menjadi bagian Forkopimda,” lanjut Eep.

Baca juga :   Karyawan PT DAHANA Lakukan Penggalangan Dana Untuk Membantu Para Pensiunan yang Terkena Dampak Covid -19

Kondisi yang sedang membangun bisa saja diharubirukan oleh kejadian tertentu. Biasanya oleh sepak terjang aparat hukum sehingga yang harusnya memastikan pembangunan berjalan maju malahan menjadi tersendat gara-gara ada stakeholder pembangunan berurusan dengan hukum yang menyita konsentrasi. Bukan saja yang berhadapan dengan hukum tetapi bagi stakeholder pembangunan lainnya.

”Karena itu, sebagai rakyat Subang saya berharap aparat hukum di Subang lebih melihat pada manfaat pembangunan ketimbang memenuhi tugas jabatan karirnya. Toh, dalam SPPD yang sekarang mengemuka, kerugian negaranya sudah dikembalikan. Jaksa di Aceh saja bisa melakukan suasana kondusif, masa di Subang tidak bisa,” kata Eep retoris.

Semasa Eep memimpin, hal serupa tapi tak sama pernah terjadi Sekretariat Daerah, bahkan sudah diperiksa Irda. Hasilnya memang ditemukan ada kerugian keuangan negara, segera disuruh mengembalikan dan Eep menyelesaikan kasusnya.

”Para pejabat Pemkab Subang ketika itu pasti ingat kejadian yang menimpa beberapa orang tersebut, bahkan sebagian ada yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada saya sekarang ini,” lanjut Eep.

Ternyata menurut Eep, ada yang sangat diperlukan dalam pembangunan, yaitu suasana kondusif. Karena itu Eep meminta Kejaksaan Negeri Subang untuk mengkondusifkan suasana di Subang agar peningkatan pembangunan berjalan ada peningkatan. (H.Ade Bom)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan