Sejumlah Tokoh Masyarakat Wilayah Pantai Utara (Pantura) Kembali Gulirkan Pemekaran Kabupaten

IMG-20200921-WA0235-81885745

Subang, HarianPelita.co – Sejumlah tokoh Pantura pun kembali menagih janji Bupati Subang untuk segera memekarkan Subang Pantura menjadi kabupaten sendiri.

“Kami masih konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat Subang Pantura untuk segera memisahkan diri dari Kabupaten Subang. Dan itu menjadi janji bupati hari ini katanya siap mengakomodir kepentingan kami,” ujar Sekretaris Forum Pemekaran Pantura Subang (FP2S), Adang Lukman saat dihubungi HarianPelita.co, Senin (21/9/2020).

Saat ini, lanjut Adang, pihaknya masih melakukan upaya konsolidasi dengan sejumlah pihak termasuk dengan para kepala desa yang ada di wilayah Subang Pantura.

“Saat ini kami tengah mendorong dan menggarap kepentingan pemekaran ini melalui Musyawarah Desa (Musdes). Kemudian kami juga segera akan audiensi dengan semua Fraksi DPRD Subang dan bertemu langsung dengan Bupati H.Ruhimat untuk menyampaikan tuntutan kami. Bahkan menurut info, anggaran untuk kajian sudah disiapkan senilai Rp 500 juta,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Subang, Narca Sukanda tak menampik jika warga Pantura Subang memiliki keinginan untuk segera mekar dari Kabupaten Subang. Hal itu tentunya dilandasi oleh beberapa hal, salah satunya sudah menjadi janji politik Bupati Subang saat kampanye dulu.

“Alasan lainnya, disinyalir akibat kurang adilnya dalam pemerataan pengangkatan Para Pejabat Eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Dan terakhir dalam pelaksanaan pembangunan yang dinilai warga Pantura juga kurang merata dimana tingkat kerusakan jalan saat ini di Pantura sudah lebih dari 60 persen,” jelas Narca saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menegaskan jika desakan warga Subang Pantura untuk segera mekar dari Kabupaten Subang merupakan hal yang wajar yang kemudian menyampaikan aspirasinya kepada DPRD yang kemudian telah disampaikan kepada pemerintah dan telah dibahas bersama.

Baca juga :   SMPN 1 Rajeg Belum Siap Gelar UNBK

“Itu yang kami dengar dari mereka selaku warga Pantura, dan Kebetulan sayapun menduduki Kursi Kutua DPRD berasal dari Dapil Pantura,” imbuhnya.

Ia menegaskan, dulu warga Pantura telah mengajukan juga ditahun 2008 dan telah dilakukan kajian oleh konsultan dan di anggarkan pada saat itu untuk kajiannya sebesar Rp400 juta.

Dari hasil Kajian tersebut tidak layak memisahkan diri persoalannya PAD nya sangat Minim pada saat itu, sekarang ditahun 2020 warga Panturapun ngotot kembali mengusulkan pemisahan diri dari Kabupaten Subang.

Menurut Narca, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri telah melakukan penundaan terkait pembahasan pemekaran Subang Pantura. Namun Pemerintah Kabupaten Subang tetap merespon atas usulan masyarakat dengan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk melakukan kajian dalam hal kelayakan dan tidaknya menjadi Kabupaten Subang Pantura.

“Anggaran tersebut diantaranya untuk membiayai Konsultan yang akan melakukan kajian nantinya setelah anggaran tersebut disahkan melalui tender atau lelang,” pungkasnya. (H.Ade Bom)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan