Kejari Perintahkan Sekda Subang ditahan, Masih ada Tersangka Pejabat Lainnya

Diposkan oleh
IMG-20210117-WA0001-fb4d49e0
Share yuk!

Subang,HarianPelita.co.Kejari Subang Perintahkan Kasi Pidana Khusus untuk Menahan Sekda Subang, H.Aminydin dan Dititipkan ke Lapas Kelas IIA Subang, Terkait Dugaan SPPD Fiktif 2017.

Sekda Subang H. Aminudin telah ditahan Kejaksaan Negeri Subang, posisi saat ini ia dititipkan ke Lapas Kelas IIA di Subang atas kasus dugaan SPPD fiktif untuk tahun 2017 semasa ia menjabat Sekretaris DPRD Subang

Kepala Kejaksaan Negeri Subang Taliwondo , didampingi Tiga Kasi yakni Kasi Pidsus , Kasi Intel dan Kasi Pidum saat Konprensi Pers Sabtu (16 Januari 2021) mengatakan penyidikan terkait dugaan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif yang dilakukan mantan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Subang atas nama AN (H. Aminudin) telah dimulai sejak Maret 2020.

“Sprint (surat perintah tugas ) penyidikan sudah dimulai sejak Maret 2020,” kata Kajari Subang Taliwondo pada saat jumpa pers di aula Kejari Subang .

“Kita minta BPKP audit SPPD fiktif Sekretaris DPDR Kabupaten Subang. Dilaksanakan oleh auditor BPKP Jabar yang selesai akhir bulan Desember.  Hasilnya dihitung adanya kerugian negara sebesar Rp.835 jt,” kata Taliwondo.

Saat ini, kata Kajari, H. Aminudin dititipkan ke Lapas Kelas IIA Subang.

Taliwondo mengatakan Sekda H. Aminudin ditahan sehabis magrib. Ia berikan kesempatan dulu untuk melakukan ibadah shalat Magrib, kata Kajari Subang kepada wartawan.

SPPD fiktif yang menjadi masalah adalah ketika ia menjabat sebagai Sekretaris DPRD Subang pada tahun 2017.

Menurut Taliwonro,” Terkait pelaksanaan kegiatan proses penyidikan ini mulai pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2015 dari hasil ekspos dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah di temukan kerugian negara, maka ditetapkan tersangka dengan surat perintah penetapan tersangka. Kemudian dilanjutkan dengan surat perintah penangkapan, jadi proses semua ini sudah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan didalamnya tentang UU hukum acara pidana.

Baca juga :   Brebes Masih PPKM Level 4, Petugas Gabungan Terus Ingatkan Warga Disiplin Prokes

Sekali lagi kata Kejari Hasil audit yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Jawa barat hanya Surat Perjalanan dinas Fiktif pada tahun 2017 tidak ada kaitannya dengan tahun 2016 dan tahun 2018 jadi  ke tahun anggaran 2017.

Dan terhadap penetapan tersangka atas nama AM ( H.Aminudin)dengan status kedudukan selaku sekretaris dewan DPRD. Dan saat ini tersangka aktif dalam jabatannya selama 1 tahun menjadi sekda.

Dari hasil Audit yang sudah diterima kerugiannya mencapai 835 juta. Dan audit yang dilakukan oleh BPKP juga di dukung dengan data- data di tahun Anggaran 2017.

Menurut Kejari Tindak Pidana Korupsi dana Perjalanan Dinas Fiktif tersebut dilaksanakan secara bersama- sama dan Proses penyidikan masih terus berjalan artinya dalam kasus ini masih ada tersangka Pejabat lainnya .” Pungkasnya.( Ade)

 Tags: , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan