Laskar Indonesia Garut Minta Penegak Hukum Usut Terjadinya Banjir Bandang di Dua Kecamatan

Diposkan oleh
Kondisi persawahan di Garut akibat bencana longsor.
Share yuk!

Garut, HarianPelita.co -Bencana banjir bandang di dua kecamatan di yaitu Sukaweuning dan Karang Tengah Kabupaten Garut sepekan lalu, mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat Garut. Pasalnya, bencana banjir bandang yang ada di dua kecamatan diduga akibat alih fungsi lahan.

Dugaan lainnya di lokasi kejadian banjir bandang terdapat aktivitas kegiatan telah berdiri perusahaan milik swasta yang dinilai telah berdampak merusak lingkungan di wilayah kawasan tersebut sehingga merugikan warga sekitar. Ironisnya, kawasan itu merupakan kawasan konservasi serapan air malah dengan mudahnya diberikan ijin oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

Seharusnya, dilakukan dahulu survey ke lokasi di mana tempat (lokasi) yang akan dipakai kegiatan perusahaan, apakah kawasan itu sesuai tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana  Detail Tata Ruang (RDTR) nya. 

Demikian disampaikan Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriyadi kepada awak media, Kamis (2/12/2021). Menurut Dudi, Kecamatan Karang Tengah dan  Sukaweuning bedasarkan  Perda No.6 tahun 2019 tentang rencana Tata Ruang wilayah Garut 2011 sampai 2031 perubahan atas perda 29 tahun 2011 merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya. 

“Artinya, kawasan ini merupakan daerah konservasi yang harus dijaga baik hutan dan sungainya,” tandasnya saat ditemui HarianPelita.co. Lebih jauh, ujar dia, di dalam perda No.6 tahun 2019 tentang rencana tata ruang daerah ini tidak termasuk daerah rawan banjir, tetapi ini malah terjadi banjir bandang. Sehingga patut diduga ada perubahan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukannya.

“Bisa saja, adanya alih fungsi kawasan dan ruang, kawasan hutan yang berubah, kalau pun ada bangunan atau kegiatan harus memperoleh izin dan punya izin pun wajib kesesuaian peruntukan jangan sampai alih fungsi. Jika ada alih fungsi pejabat yang memberikan izin tersebut, maka harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir bandang sepekan yang lalu,” tegasnya. 

Baca juga :   Wakil Bupati Soroti Pentingnya Character Building Sejak Dini

Bahkan, pihak DPD Laskar Indonesia Garut meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas penyelidikan dan penyidikan tindak pidananya, atas penyebab banjir bandang. “Pengusutan atas tindak pidana itu patut diduga ada pelanggaran UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, PP 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, UU 26 tahun 2006 tentang tata ruang dan PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan UU lingkungan hidup, UU konservasi dan UU sumber daya air dan UU kehutanan,” tegasnya.

Ia mengaku heran dimana dalam Tata Ruang Garut disebutkan bukan daerah rawan banjir kawasan Sukawening dan Karangtengah, tapi yang terjadi malah banjir bandang yang telah memporakporandakan permukiman warga dan fasilitas umum lainnya.

Seperti diketahui, Polda Jawa Barat memberi sinyal akan melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Sukawening dan Karang Tengah, Kabupaten Garut.

“Mungkin ke depannya kita lakukan penyelidikan, tapi kita masih fokus untuk menyelamatkan masyarakat. Untuk sementara kita masih fokuskan penyelamatan masyarakat untuk mengantisipasi risiko terjadi susulan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A.Chaniago, Senin (29/11) lalu. (Jang)

 Tags: , Reply

Tidak ada respon

Tinggalkan Balasan